BEGINILAH DINAS PENDIDIKAN TOBA SAMOSIR MENGACUHKAN O2SN

 O2SN adalah Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, sebuah kompetisi tingkat satuan pelajar secara nasional yang diagendakan mulai dari sekolah-kecamatan-kebupaten-provinsi-nasional.

Kegiatan ini adalah ajang kompetisi bergengsi karena melibatkan para pelajar-pelajar terbaik di bidang masing-masing dalam skala nasional, sama halnya seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N).

Setiap daerah selayaknya mempersiapkan tim masing-masing dengan baik karena tentu akan mengangkat pamor daerah yang menang. Lain halnya dengan Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini ditangani oleh Dinas Pendidikan yang sepertinya tidak peduli atau cuek terhadap O2SN ini. Hal ini terbukti dari kesiapan Dinas Pendidikan dalam menyikapi lomba ini.

Sewajarnya sudah melakukan seleksi tingkat sekolah dan kabupaten untuk dikirim nanti mewakili kabupaten di tingkat provinsi. Tapi hal itu tidak berjalan. Terjadi penunjukan langsung tanpa adanya seleksi. (padahal tentu ada dana dari APBD untuk penyelenggaraan kegiatan ini).

Ada 2 hal yang saya soroti karena menyangkut siswa saya:

1. TIM KARATE

Setelah mendapat penunjukan dari Dinas Pendidikan melalui sekolah bahwa siswa saya yang menjadi perwakilan Toba Samosir di tingkat Provinsi, saya ambil 2 sikap, yang pertama bisa menerima dan yang kedua bertanya kenapa tidak atlet karate Tobasa saja karena khusus atlet Karate di Tobasa sangat banyak bahkan sudah berprestasi di tingkat nasional. Tapi kemudian saya tetap mempersiapkan siswa dalam mengikuti kegiatan itu dengan mendatangkan pelatih. Tapi selang beberapa hari kemudian, ada informasi bahwa akan ada seleksi. Ini adalah inkonsitensi atau ketidakpedulian Dinas Pendidikan dalam menyikapi O2SN, ragu terhadap keputusan. Dan ternyata tidak ada juga konfirmasi dari Dinas Pendidikan ke sekolah tentang adanya seleksi ini. Artinya seleksi berjalan tapi siswa yang dihunjuk untuk Tim Karate juga tidak dikonfirmasi bahwa mereka harus ikut seleksi. Akhirnya sebagai bentuk protes maka siswa saya, tidak saya ikutkan dalam proses seleksi tersebut karena tidak ada informasi dari Dinas Pendidikan.

2. TIM BADMINTON

Dua orang siswa saya, juga dihunjuk mewakili Toba Samosir dalam pertandingan badminton. 1 tunggal putra dan 1 tunggal putri. Ini sudah dipersiapkan dengan baik dan berlatih secara terus menerus. Hingga akhirnya ketika tim ini berangkat ke Brastagi sebagai tuan rumah penyelenggara lomba, ternyata hanya tunggal putra yang dipertandingkan sementara tunggal putri tidak ikut. Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa ada mis komunikasi terlalu jauh antara Dinas Pendidikan dengan panitia? Seandainya Dinas Pendidikan Tobasa peduli terhadap hal-hal seperti ini maka tentu tidak akan terjadi. Hari itu juga pemain tunggal putri dipulangkan dari Brastagi, tanpa mereka peduli bagaimana kecewanya siswa saya tersebut menjadi korban akibat ketidakpedulian Dinas Pendidikan dalam menyikapi lomba ini.

Saya pernah dengar cerita dari guru yang mendampingi siswanya ikut lomba serupa di tingkat Nasional, bagaimana Pemda daerah mereka sangat mendukung. Tentu transportasi, akomodasi dan uang saku juga diberikan, artinya daerah benar-benar memberikan support yang optimal. Kemudian bagaimana dengan Tobasa?? Semuanya tidak jelas sampai hari H… bagaimana bisa menjadi juara tanpa persiapan dengan baik!!!

Tobasa Bangkitlah dari Tidur…!!!

Kabupatenku, bergeraklah!

Mari bangun semangat kompetitif untuk para pelajar, demi masa depan cemerlang.

Salam

[penulis: pemerhati pendidikan di Toba Samosir]

Siboruon: Perjalanan Tak Terlupakan

Setelah semuanya lengkap dengan peralatan masing-masing, saya langsung pimpin apel untuk mengecek kesiapan peserta long march menuju sampuran siboruon.
Siboruon adalah sebuah nama daerah/desa di Balige dengan jarak tempuh sekitar 2 jam perjalanan kaki dari kota Balige sendiri. Peserta kali ini adalah siswa-siswi kelas 1, dan mereka sangat antusias ingin segera memulai perjalanan. Mumpun libur pikir mereka, dan juga karena masih masa karantina sehingga emang belum bisa Izin Bermalam (IB) ke rumah masing-masing....

REUNI ALUMNI SMP LUMBAN LOBU

Berdiri pada tanggal 11 Agustus 1957. Awalnya didirikan masyarakat LUNASI dan namanya SMP Swasta Lunasi. Tahun 1966 status menjadi Negeri oleh pemerintah dan namanya menjadi SMP Lumban Lobu dan sekarang namanya SMP N 2 Lumban Julu.

Di kawasan Toba Samosir termasuk salah satu sekolah unggulan disamping SMP Budi Dharma, dan SMP 4. Hal ini bisa dilihat dari jumlah siswa yang masuk ke Asrama Yayasan Soposurung atau SMAN 2 Balige. Tiap tahun selalu masuk dan hampir tidak pernah absen mengirimkan delegasinya untuk digembleng di Sekolah SMA Unggulan tersebut.

HARDIKNAS

Pendidikan sebagaimana tertuang dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

UN, KEMANA ARAH PENDIDIKAN BANGSA INI???

Tulisan ini sudah lama kubuat, tapi baru inget ngepublishnya sekarang.
Gag papalah,,, itung-itung latian menulis juga heheehheeee.....
Jawaban itu saya dapat dari temen sekolah, kata temen ku saat kami bercerita tentang pelaksanaan UN tahun ini. Dan terbayang olehku ketika aku juga mengikuti UN di sebuah sekolah di bawah kaki gunung di Sumatera Utara. Para siswa duduk tenang mengerjakan soal, diawasi oleh guru-guru dari sekolah yang lain. Dengan mantap dan penuh keyakinan semua menyelesaikan soal-soal ujian berskala nasional itu. Dan alhasil kami semuanya lulus (seratus persen) tanpa mendapat bocoran soal, apalagi jawaban.


Berbeda ketika beberapa hari belakangan ini pelaksanaan UN di beberapa sekolah diwarnai kecurangan. Misalkan saja di Medan 2 orang siswa membawa kunci jawaban ke kelas dan guru tidak memprosesnya. Biarkan saja nanti pihak kepolisian yang menyelidi katanya (sumber: berita dari TV Swasta). Di Bandung, ditemukan kunci jawaban Paket B Geografi yang hanya 2 salah dari 50 jawaban, jawaban tersebut diperoleh dari layanan pesan singkat (sms). Lain lagi di Solo, ditemukan lembar jawaban di tempat sampah. (sumber kompas, 26 Maret 2010). Dan aku pikir masih banyak kecurangan-kecurangan lain yang terjadi di berbagai daerah yang enggak terekspos sama media.


Naahhh itulah potret kecil pelaksanaan UN di negara tercinta ini. Tahun demi tahun kejadian yang sama selalu aja terulang. Dimana peran dan posisi pemerintah selaku pembuat kebijakan? Dalam pelaksanaan UN bukan hanya siswa lagi yang takut, tapi juga guru-guru, kepala sekolah, orang tua siswa juga turut cemas. Semuanya mencemaskan apakah anak didiknya bisa lulus atau tidak? Untuk mengantisipasi kecemasan itu maka berbagai upaya dilakukan. Misalkan dengan memadatkan jadwal belajar siswa, memberikan les tambahan di luar jadwal sekolah (ekstrakurikuler), mengajari siswa dengan rumus-rumus cepat/cara cepat pengerjaan soal (seperti di bimbel-bimbel), dll. Ternyata semua itu membuat siswa jenuh dan tidak mengerti teori/dasar pelajarannya karena hanya diberi pemahaman cara cepatnya saja. Alhasil saat mengerjakan soal yang beda sedikit dengan contoh soal mereka mengalami kewalahan.






Mengapa UN begitu menakutkan di mata masyarakat, khususnya para siswa? Seharusnya UN menjadi tolok ukur dan sebagai data awal menata pendidikan, ini sebenarnya yang menjadi landasan kenapa pemerintah meluncurkan UN. Sayangnya hal ini tak pernah terjadi. Hasil UN diisyaratkan malah tak bisa dipegang karena kuyup curang. Akhirnya UN lebih berfungsi sebagai acara tahunan yang diikuti dengan diskusi dan perbincangan oleh berbagai kalangan, termasuk media. (Sofyan A.Gani).
Boleh saja kita tidak setuju UN dengan alasan bahwa UN tidak mengukur kemampuan siswa secara keseluruhan. Hanya kognitifnya saja. Tapi yang patut dipertanyakan, kenapa siswa sangat susah mendapa nilai 5,5 terhadap pelajaran yang di UN-kan? Ada apa sebenarnya? Jawaban terhadap pertanyaan itu yang patut di cari. Bukan malah menempuh cara curang guna membantu siswa mencapai nilai 8 atau 9.(Artikel Kompas, Sofyan A. Gani).


Jika satu orang yang tidak lulus dari satu sekolah maka siswanya lah yang salah, mungkin dia malas belajar atau kurang pemahaman terhadap setiap materi ajar. Jika satu kelas yang tidak lulus maka guru sudah harus sesegara mungkin mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulanginya karena kesalahan bukan lagi terletak sama siswa. Tetapi jika satu sekolah tidak lulus (kelulusan 0%), maka sapa lagi yang salah?? Siswa, guru, sekolahnya atau pemerintah?? Mari kita pikirkan bersama mengingat banyaknya sekolah yang tidak lulus seratus persen. Masa seoarng siswa aja gag bisa lulus?? Mau dibawa kemana pendidikan bangsa ini???????????