SISTEM PERADILAN

By: Mekar Sinurat

Ketika saya mulai memahami sistem hukum tersebut dan membandingkan dengan praktik hukum yang ada di Negara Indonesia tercinta ini, maka saya melihat ada kelemahan ataupun kekurangan dalam sistem hukum kita. Alasan nya adalah pada Mixed Legal Sistem ada namanya badan “High Court of Justiciary” dimana pada badan atau institusi ini terdapat 3 hal yaitu

1. Merupakan pengadilan pidana tertinggi

2. Bisa sebagai pengadilan pertama

3. Juga sebagai pengadilan banding.

Artinya bahwa ada pengkualifikasian kejahatan maupun pelanggaran yang mana boleh masuk ke Pengadilan Negeri, pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (kalau kita memakai sistem pengadilan Indonesia). Sisi baik yang bisa saya lihat dari sistem peradilan ini adalah bahwa dengan adanya pengkualifikasian kejahatan ataupun pelanggaran maka tidak semua putusan yang telah ditetapkan di Pengadilan yang lebih rendah boleh banding ke pengadilan yang lebih tinggi lagi. Karena masalah yang saya lihat di sistem pengadilan kita adalah semua perkara boleh banding dan masuk ke MA untuk kasasi. Sehingga perkara di MA itu sangat menumpuk dan saya rasa hakim pun akan bingung sendiri memilih kasus mana yang akan terlebih dahulu diselesaikan. Misalnya perkara perceraian atau pencurian bisa (memberi peluang) untuk masuk ke kasasi selagi para pihak yang berperkara belum merasa adil. Memang bagi para pihak yang berperkara harus diberi putusan adil. Masalahnya adalah apakah putusan hakim yang di pengadilan yang lebih rendah (PN) belum cukup adil?? Disinilah kita perlu percaya dan yakin akan putusan hakim tersebut. Selama ini kita memiliki rasa kepercayaan akan kemampuan hakim yang duduk di PN untuk dapat memberikan putusan yang adil bagi para pihak. Padahal di MA tersebut masih sangat banyak perkara yang jauh lebih penting dan menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan juga (bukan berarti kasus-kasus kecil seperti pencurian atau perceraian tidak penting, tapi kurang esensi saja jika masuk ke MA).