Selasa, 13 April 2010

Perjalanan Malam ke Ciater







Bisa dibilang sebenarnya ide ke Ciater ini adalah dadakan karena tiba-tiba ada usulan dari temen dan itupun tujuannya adalah untuk konsolidasi, mengingat sudah hamper setengah perjalanan dalam kepengurusan di GMKI tetapi belum juga ada konsolidasi di BPC. Akhirnya malam itu kami berangkat sekitar pukul 01.10 WIB setelah ngumpul terlebih dahulu di sekre. Tapi sayang hanya beberapa orang yang bisa ikut sedangkan Paulus dan yang lainnya berhalangan. Adapun yang bias ikut adalah Aku (Kabid Organisasi), Rahmat (Kecab), Herman (Sekcab), Chaki (Kabid AP), Nova (Kabid PKK), Shela (Bencab), dan Yogi (Dept.Dana). Kami pergi dengan naik mobil (mobil temen sihh yang dipinjem heheee..)








Ciater itu sendiri terletak di Kabupaten Subang dan lama perjalanan sekitar 1,5 jam hingga 2 jam dari Dago.



Akhirnya kami tiba disana dan segera beraksi walau agak-agak gag nahan juga saking dinginnya. Melihat aksi Kecab yang langsung turun ke kolam pemandian maka yang lain juga akhirnya pada ngikut. Waahhhh… panaasssss ternyata, gag tahan lama-lama di dalam. Kucoba sambil berenang dan mengelilingi kolam tersebut. Lama-lama asyiiikkk juga heheee… sambil menikmati cemilan yang sudah kami persiapkan sebelumnya semakin terasa asyikknya berendam.





Tetapi ternyata ada juga yang gag mau ikut berendam yaitu si Bencab kami dengan alasan yang gag jeles hahahahaaaa… sayang bangat jauh-jauh ke Ciater kalo Cuma duduk-duduk doang, nasibmu lah nak (pissss…). Sementara Nova si Kabid PKK saat itu agak sedikit protes karena menurut dia bukan di kolam yang ini seharusnya kami berendam tetapi agak ke bawah lagi karena di bawah ada air terjunnya. Tetapi udah keburu PW dan agak malas lagi mencari-cari ke bawah akhirnya kami tetap aja di kolam tersebut.


Sembari mengitari kolam, sembari juga awak “mencuci mata” ini, maklum kalau setiap kesempatan yang muncul tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya hahahaaa…. Memang manusia ciptaan Tuhan itu sungguh luar biasa bahhh hahaaa…


Akhirnya setelah puas berendam kami pun menyudahi dan segera ke ruang ganti walau setelah itu makin terasa hawa dinginnya dan semua pada menggigil. Kami lanjut dengan konsolidasi ala GMKI dengan tubuh kedinginan dan akhirnya ternyata membuat mata ini mengantuk juga.



Tapi dengan sebisanya akhirnya kami selesaikan juga dan kami pun balik lagi ke Dago yang pada akhirnya selama perjalanan aku tertidur pulas di mobil.

MENGIKUTI JEJAKNYA (1 PETRUS 2:19-23)



Shalomm… temen-temen semua dan berharap Sukacita dari Kristus senantiasa menyertai kita. Tulisan berikut ini merupakan kotbah ketika saya mengikuti Kebaktian Minggu di GII Dago, Bandung pada Minggu 11 April 2010 yang lalu. Semoga setiap orang yang membaca, terberkati (Amin).

Selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Ada banyak penyebab seseorang menderita. Ada yang menderita akibat dosanya sendiri. Yang lain akibat cara hidup yang tidak bijaksana. Sebagian lagi menderita karena system dunia yang rusak/karena orang lain. Dalam bagian ini, Rasul Petrus membahas penderitaan yang terjadi bukan karena kesalahan sendiri tetapi justru karena berbuat baik. Hal itu telah dicontohkan oleh Kristus. Ia tidak pernah berbuat jahat namun menderita bagi umat manusia. Jika kita mengikuti teladan Kristus, maka kita akan mengalami hal yang sama. Kita berbuat baik, namun bukan penghargaan yang kita terima melainkan penganiayaan dan penderitaan.

Konteks bagian ini adalah ketaatan. Taat kepada otoritas yang lebih tinggi demi Allah (13). Ketaatan adalah tindakan mewujudkan kehendak Allah (15). Sebagai aplikasi yang relevan dengan konteks situasi masa itu, Petrus menyasar pada kalangan hamba. Pada masa itu terjadi kegelisahan di kalangan hamba karena sejumlah hamba yang menjadi Kristen mengganggap bahwa oleh karena mereka telah menjadi hamba Kristus, maka mereka sekarang bebas dari tuan mereka. Mereka tidak lagi perlu taat. Bahkan ada orang Kirsten yang memprovokasi hamba-hamba agar melarikan diri dari tuannya. Petrus tidak menyetujui hal ini. Petrus tidak mengajarkan orang Kristen agar lari dari dunia. Hamba tidak perlu berhenti menjadi hamba tetapi sebaliknya menjadi hamba yang lebih baik sekalipun tuan mereka jahat. Kalaupun mereka harus menderita, mereka harus yakin bahwa itu bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena ketidakadilan tuannya. Penderitaan seperti itulah yang patut dipuji.


Untuk mempertegas uraiannya, Petrus mencontohkan Kristus sendiri yang menderita. Uraiannya dekat dengan yang tertulis dalam Yesaya 53. Mungkin Petrus mengutip hymne gereja mula-mula. Kristus sebagai hamba yang menderita dalam dunia karena ketaatannya kepada tuannya (Bapa di Surga). Menjadi hamba Allah tidak membebaskanNya dari penderitaan, justru mengantarnya kepada jalan penderitaan. Namun penderitaan itu mendatangkan keselamatan bagi manusia. Jadi Yesus adalah contoh sempurna orang yang benar yang menderita karena kejahatan manusia demi kebaikan orang yang membuatNya menderita. Petrus sengaja menempatkan hymne ini untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan kita. Teladan dalam hal sikapNya menghadapi penderitaan. Petrus ingin mengatakan bahwa kalu Kristus saja rela menderita karena ketidakadilan demi kebaikan umat manusia, mengapa kita tidak mau menjalani yang sama demi kebaikan orang lain?
Oleh karena Petrus menganggap semua orang Kristen adalah hamba Allah (2:16), maka nasihat ini berlaku bukan hanya untuk hamba tetapi juga buat semua orang Kristen. Orang Kristen yang patut dipuji adalah orang Kristen yang menanggung penderitaan yang tidak patut ia tanggung dengan tekun. Ia “sadar akan kehendak Allah” (19, ter.NIV: conscious of God), maka maksudnya ia menerima dengan penderitaan dengan iman bahwa Allah tahu dan berbagian di dalam penderitaannya.
Lebih lanjut Petrus menyebut penderitaan itu sebagai panggilan Kristen (21), suatu keniscayaan yang harus diahadapi. Itu sebabnya adalah keliru mengatakan bahwa ikut Yesus bebas dari penderitaan. Ketika kita memutuskan untuk menjadi orang Kristen, pada saat itu kita terima dua panggilan: bersaksi dan menderita. Bersaksi tentang kebenaran. Oleh karena duania membenci kebenaran dan menolak kita maka kita akan mengalami penderitaan.




Tentu yang dimaksud bukan asal menderita. Tidak semua penderitaan itu sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita dipanggil untuk menderita karena alasan yang benar dan untuk tujuan yang baik. Jadi penderitaan kita itu patut untuk dipuji jika alasannya benar dan tujuannya baik. Kalau kita menderita (di penjara) karena menipu orang (alasan yang salah), maka itu tidak dapat dipuji. Tetapi kalu hamba Tuhan di Negara komunis di penjara (dianiaya menderita) akrena memberitakan injil (alasan benar) maka itu patut dipuji.

Selain sikap bertekun di dalam menghadapi penderitaan, yang patut dipuji adalah orang Kristen yang menghadapinya seperti Kristus menghadapi: “ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki; ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam….” (23a). Kristus tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas yang jahat dengan yang baik. Bahkan Ia masih mengatakan, “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat”.


Dasar dibalik sikap Kristus itu adalah keadilan Tuhan. “…. Tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan adil” (23b). Ia percaya kepada keadilan Allah. Hukuman dan upah datangnya dari Allah. Allah yang berwenang menghukum orang fasik. Ia juga tidak akan melupakan untuk mengangkat orang benar.


Jumat, 09 April 2010

TOKOH INDONESIA KEBANGGANKU



Berikut sebuah artikel tentang Bapak Alfred Simajuntak, Tokoh Indonesia yang menurut saya sangat luar biasa pemikirannya dan menginspirasi saya setelah membaca kisahnya. Semoga rekan-rekan yang secara gag sengaja membaca tulisan ini juga termotivasi untuk senantiasa mencintai pendidikan.


Pada 10 Februari 2001, Alfred Simanjuntak menerima gelas Doctor HC dari Saint John University, dengan Karya Papar berjudul MEMBANGUN MANUSIA PEMBANGUN.


Pengalaman Pribadi
Sebagai salah satu contoh konkrit apa yang dialami seseorang dalam mengarungi lintas waktu 80 tahun di bumi tercinta Indonesia ini, dan apa yang didapatnya berkat pendidikan yang diperolehnya mulai dari dusunnya sampai akhirnya di luar negeri, dan karyanya sebagai ucapan syukur atas bimbingan Tuhan itu, perkenankanlah saya untuk mencoba menggambarkan pengalaman saya sendiri dan pergumulan apa yang sempat saya tempuh.


Saya lahir tanggal 8 September 1920, jadi secara gembira sering saya katakan: “Saya baru 80 tahun.” Saya bahagia dan berterima kasih kepada Sang Pencipta untuk umur dan kesehatan prima yang dikaruniakan-Nya kepada saya. Saya lahir di Parlombuan, sebuah desa di Tapanuli, Sumatera Utara, yang sangat sederhana.

Sampai saya umur lima tahun, keluarga kami tidak mengenal piring, mangkok atau gelas, sendok dan garpu, meskipun ayah saya guru sekolah dasar di wilayah itu. Sebagai piring untuk seluruh keluarga dipakai piring kayu besar dan cukup tebal, yang dapat dikelilingi oleh empat sampai lima orang. Nasi ditaruh di tengah piring kayu itu, dan masing-masing mengambil dari bukit nasi itu sesuai dengan panggilan perutnya. Gelas atau mangkok tidak ada, untuk minum dipakai batok kelapa yang dibelah dua. Minyak tanah untuk lampu tidak ada, apalagi penerangan listrik. Sebagai alat penerang dipakai potongan pinus, yang memang dapat menyala lama sekali. Itu juga yang dipakai sebagai suluh kalau mau berkunjung dari rumah ke rumah, atau dari kampung ke kampung.

Penduduk waktu itu belum mengenal korek api. Yang dipakai sebagai sumber api adalah kawul, yang dapat disulut dengan menyentalkan atau menggosokkan sebatang besi ke batu api sehingga timbul percikan api yang membakar kawul itu.

Berjalan kaki sejauh 15-20 kilometer atau lebih jauh lagi merupakan perjalanan biasa, karena penduduk belum mengenal sepeda, apalagi mobil. Mobil pertama yang saya lihat adalah pada tahun 1926, dan kami anak-anak kecil begitu takut akan “dilihat” mobil itu, sehingga kami lari tunggang langgang bersembunyi dalam semak-semak dan baru berani keluar ketika mobil itu sudah cukup jauh.

Untuk manusia masa kini cerita kehidupan seperti ini dianggap masa purbakala, jauh di masa lampau dan hanya dapat dibaca dalam buku dan dilihat dalam film manusia primitif, padahal saya sendiri pernah mengalaminya sekitar 75 tahun yang lalu. Atau pengalaman yang mirip masih ada di pedalaman Irian Jaya?

Bayangkan kalau masih ada, sedangkan penduduk kota Jakarta misalnya sudah malang melintang dalam mobil, terbiasa naik kereta api atau barangkali kapal terbang, pesawat telepon dan televisi dianggap sebagai perangkat hidup sehari-hari.

Saya beruntung ketika pada tahun 1935 berangkat ke Solo untuk belajar di Sekolah Guru Atas, yang pada waktu itu disebut Kweekschool, tamat pada tahun 1941, kemudian melanjutkan studi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1950, dan pada tahun 1954 di Stedelijke Universiteit di Amsterdam, Rijksuniversiteit di Utrecht, dan Universiteit di Leiden di Nederland. Itulah lintasan studi yang saya alami.

Pengalaman saya yang sangat berkesan sebagai guru antara lain adalah ketika di masa pendudukan Jepang mengajar di Semarang. Tamatan sekolah itu ada yang menjadi Duta Besar, Menteri, Jaksa Agung sampai Wakil Presiden, pejabat-pejabat tinggi di negara republik ini.

Pengalaman lain yang cukup membahagiakan adalah ketika menjadi dosen di Sekolah Tinggi Teologia Jakarta, dan beberapa tamatan dari sana kemudian menjadi Ketua Sinode Gereja-gereja di Indonesia. Demikian pula ketika sempat mengajar di Haggai Institute for Leadership Training di Singapore, di mana peserta-peserta dari berbagai negara, semuanya dari negara-negara berkembang, yang sudah terbukti menunjukkan keberhasilan di bidang-bidang tertentu, diajak untuk berbagi pengalaman dan visi. Surat-surat yang kemudian kami terima dari para peserta menyatakan rasa syukurnya atas leadership training seperti itu dan tekad mereka untuk lebih meningkatkan karya baktinya sangat menggembirakan.

Buku: Sahabat Mutlak Untuk Manusia
Berbicara mengenai karir, ada dua bidang yang pernah saya geluti, dua-duanya merupakan pelayanan, terutama untuk membangun manusia pembangun. Pada tahun 1950, bersama-sama dengan beberapa pemerhati, antara lain Dr. J. Verkuyl, kami mendirikan Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia sebagai lembaga kristiani yang ingin ikut mengisi kemerdekaan yang diproklamirkan oleh bangsa Indonesia pada tahun 1945. Penerbit ini mencoba ikut berpartisipasi dalam membangun dan melayani bangsa kita dengan antara lain menerbitkan buku “Pancasila,” buku yang pertama terbit di Indonesia mengenai Pancasila, yang cukup mendapat perhatian antara lain dari Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan para pejabat negara RI yang lain-lain.

Menjelang akhir dasawarsa tahun 1950, BPK Gunung Mulia mengadakan seminar pemberantasan buta huruf dengan mengundang Dr. Frank Laubach, seorang ahli dari UNESCO, yang mempunyai pengalaman lama di Filipina. Kemudian dikirimlah Sdr. G.M.A. Nainggolan ke Wamena, Irian Jaya selama tiga bulan untuk memelajari gaya hidup dan cara berpikir penduduk di sana yang masih buta huruf, hidup sederhana dengan sekedar mamakai koteka dan mencari makan dengan berburu di hutan dan di sungai.

Kemudian BPK Gunung Mulia menerbitkan buku pemberantasan buta huruf, dengan kata-kata sehari-hari yang sederhana, dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik.

Ketika Irian Jaya sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia, Ds. Rumainum sebagai Ketua Sinode Irian Jaya dengan tegas menyatakan penghargaan atas pelayanan BPK Gunung Mulia, yang selama itu belum menjadi bagian Republik Indonesia, terus menerus
mengirim buku-buku yang diperlukan di sana, walaupun pengirimannya harus melalui pihak ketiga, karena hubungan resmi antara Jakarta dengan Irian belum diizinkan.

Ketika tahun 70-an Theological Education Fund yang berkedudukan di London menyediakan dana untuk menerbitkan buku-buku panduan untuk pendidikan teologi, maka di antara semua penerbit Kristen di antara negara-negara berkembang, Korea Selatan menerbitkan paling banyak judul dan Indonesia, dalam hal ini BPK Gunung Mulia menempati urutan kedua.

Ketika Pemerintah di tahun 70-an menganjurkan untuk menerbitkan bukubuku Inpres, yaitu bacaan untuk anak-anak Sekolah Dasar, yang disalurkan melalui sekolahsekolah, maka di antara semua penerbit yang berpartisipasi, BPK Gunung Mulia yang menerbitkan paling banyak judul dan eksemplar.

Ini hanya beberapa contoh, bagaimana BPK Gunung Mulia ingin mempunyai andil dalam membangun manusia pembangun. Meskipun berpredikat Kristen, penerbit itu sadar akan tugasnya sebagai lembaga komunikasi manusiawi dan ingin melayani setiap orang yang mempunyai kasih terhadap sesama manusia.

Belajar dari Tokoh-Tokoh Pemikir
Selama bekerja di BPK Gunung Mulia, dari tahun 1950 sampai 1985, saya mendapat kesempatan untuk bertemu atau berkenalan dengan beberapa tokoh yang saya kagumi sebagai pecinta manusia dan berbuat banyak sebagai ungkapan keprihatinan atau sumbang baktinya. Pada tahun 1958 saya sempat berjumpa dengan T. Kagawa pada suatu konferensi di Kobe, Jepang. Ia membaktikan seluruh hidupnya untuk membantu dan melayani orang-orang miskin yang banyak menderita, keluarga-keluarga yang berantakan karena berbagai masalah. Dunia menghormatinya karena pengorbanan yang diwujudkannya, meskipun kesehatannya sendiri cukup rapuh karena kelelahan bekerja dan kurang memperhatikan cara hidup yang teratur.

Pada tahun 1971 waktu berkunjung ke Santiago, Chile, Amerika Latin saya mendapat kesempatan mengikuti seminar, di mana pembicara utamanya adalah Paulo Freire, tokoh besar dunia, yang memperjuangkan nasib orang-orang kecil, petani dan buruh dengan ajarannya tentang conscientisasi, penyadaran hati nurani dan rasa harga diri manusia.

Karena pahamnya dianggap berbahaya, maka pemerintah Brazil, negara kelahirannya, mengusirnya dengan cara “menyarankannya” meninggalkan negara itu.

Apa yang diajarkannya terutama kepada kaum buta huruf, para petani dan buruh kecil? Kata Paulo Freire: tiap orang, tiap manusia, seberapa sederhanapun tingkat kehidupannya dan dianggap “bodoh” oleh masyarakat dan digolongkan sebagai anggota “kelompok bisu”, dapat berpikir kritis kalau diajak bicara dengan gaya setaraf yang oleh Paulo Freire disebut “dialogis” , dan selangkah demi selangkah sadar akan dirinya, tumbuh rasa percaya diri dan mempunyai harapan baru.
“Sekarang saya sadar bahwa saya manusia juga, manusia terpelajar“,
“Dulu saya buta, tetapi sekarang saya sudah melek”,
“Saya bekerja, dan sambil bekerja, saya ikut memperbaiki dunia ini”, demikian ucapan beberapa petani dan buruh.

Paham conscientisasi itulah yang dipakai para petani, buruh dan “kelompok bisu” untuk menghadapi propaganda dan ajaran kaum komunis, khususnya di wilayah Amerika Latin. Pikiran dan ajaran Paulo Freire itu dituangkannya dalam dua bukunya Pedagogy of the Oppressed dan Cultural Action for Freedom.

Tokoh lain yang pernah saya temui dalam kunjungan ke manca negara, yang cukup banyak menulis buku adalah Billy Graham, yang dianggap sebagai salah seorang penginjil utama abad-20. Pada tahun 1974 saya menghadiri konferensi Penginjilan Internasional di Lausanne, Swiss, dimana Billy Graham menjadi pembicara utama. Suaranya yang tenang membuka visi pendengar untuk memandang seluruh dunia ini sebagai ladang pelayanan.

Dalam deretan nama tokoh –tokoh dunia ini tak lupa saya menyebut dengan hormat nama Dr. J. Verkuyl, sahabat kerja yang ikut mendirikan BPK Gunung Mulia dan ikut mempelopori Universitas Kristen Indonesia. Verkuyl menulis tidak kurang dari 45 judul buku dalam bahasa Indonesia, antara lain: Komunisme, Kapitalisme, dan Injil Kristus. Pada waktu Indonesia clash dengan Belanda tahun 1974 , Verkuyl dengan berani pergi ke Jawa Tengah untuk menyatakan dukungannya terhadap perjoangan rakyat Indonesia. Untuk segala jasanya itu Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan bintang kehormatan kepada Verkuyl.

Apakah hanya orang asing saja yang saya kagumi dan menjadi sumber inspirasi dalam hidup saya? Jawab saya tidak. Di antara tokoh Indonesia yang saya jumpai dalam hidup, terlalu banyak. Di antara sekian banyak yang ikut menempa diri saya, visi saya, cara berpikir saya, perkenankanlah saya menyebut dua nama. Yang satu tokoh lektur, yang satu lagi tokoh pergumulan jiwa rohani.

Tokoh bacaan yang menjadi sahabat saya adalah Pramoedya Ananta Toer, yang mungkin masih merupakan tokoh kontroversial di kalangan Indonesia masa kini. Dialah penulis Keluarga Gerilya, Cerita dari Blora, Cerita dari Jakarta, dan buku-buku yang lain. Buku-bukunya sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, antara lain, Bahasa Inggris, Rusia, Jerman, Jepang, Cina dan Belanda.

Menurut penilaian saya, Pramoedya adalah pejoang orang kecil yang tertindas, yang menjadi bulan-bulanan orang-orang elit atau yang disebut sub-class feodal. “Bangkitkan rasa harga diri rakyat ini”, katanya kepada saya dalam percakapan baru –baru ini. Sejarah akan membuktikan benar-tidaknya pandangan Pramoedya yang dijalinkannya dalam sekian banyak buku karangannya.

Tokoh kedua yang takkan saya lupakan adalah paman saya, Peris Pardede, yang dalam pergumulan hidupnya sempat menjadi anggota CCPKI (Central –Comite- Partai Komunis
Indonesia), tetapi pada tahun-tahun terakhir dari hidup-nya dalam penjara di Medan menjadi penginjil, dan cukup banyak tahanan penjara mengenal Kristus melalui kesaksiannya sampai akhir hayatnya. Pergumulan rohaninya dituangkannya dalam kesaksian yang diketiknya di penjara itu. Aneh tapi nyata, bahwa seseorang gembong komunis menjadi hamba Tuhan dan pewarta kasih Kristus.

Lagu Sebagai Unsur Pembangun
Bidang kedua di mana saya pernah berkecimpung adalah musik, terutama nyanyian. Tahun-tahun subur dimana saya mengarang cukup banyak lagu yang non-agama dan lebih bersifat patriotik adalah waktu saya menjadi guru di Semarang pada tahun-tahun 1943-1945 di masa pendudukan Jepang, antara lain: Lagu Bangun Pemudi-Pemuda, Indonesia Bersatulah.

Lagu Bangun Pemudi-Pemuda cukup dikenal masyarakat dan merupakan salah satu lagu wajib nasional. Lagu Indonesia Bersatulah pernah memberi andil dalam perjalanan negara kita, ketika terjadi pemberontakan PRRI, PERMESTA, dan RMS (Republik Maluku Selatan) pada tahun 1957-1960). Lagu ini oleh radio Republik Indonesia disiarkan paling sedikit tiga kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore, kadang-kadang malam, sampai akhirnya semua pihak yang bertikai meletakkan senjata masing-masing.

Ketika pada tahun 1980 terjadi pembicaraan khusus mengenai dasar negara Indonesia dan akhirnya oleh Pemerintah ditetapkan bahwa azaz dan dasar negara ini adalah Pancasila, saya mengarang lagu Negara Pancasila. Di samping, tiga lagu ini masih banyak lagu-lagu yang saya karang, baik bersifat umum, maupun rohani.

Ketika pada tahun 1999 pemerintah mengizinkan untuk mendirikan partai-partai baru, saya diminta untuk mengarang Himne dan Mars untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Untuk itu saya berkunjung ke tempat kediaman Bapak K.H. Abdurrahman Wahid di Ciganjur dan bercakap-cakap dengan beliau mengenai kejadian-kejadian di negara dan masyarakat ini dan apa sumbangan yang dapat diberikan PKB untuk dapat melangkah maju ke masa depan. PKB terbuka untuk siapa saja yang ingin membangun negara dan bangsa ini, demikian kata Pak Gus Dur. Saya sangat berterima kasih atas pertemuan itu dan saya gembira bahwa kemudian Pak Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia.

Dapat saya tegaskan bahwa pembicaraan kami yang saya rasakan sebagai percakapan antar-manusia kemudian menghasilkan dua lagu, Himne dan Mars. Dalam beberapa pertemuan antara lain pada peringatan ulang tahun pertama PKB di Surabaya tahun lalu, Bapak Presiden menjelaskan bahwa himne PKB dikarang oleh seorang yang beragama Kristen. Itu membuktikan bahwa PKB terbuka untuk semua pihak, tidak pandang bulu, dari agama atau suku manapun.

Pada awal tahun 2000 Presiden Abdurrahman Wahid minta perhatian semua pihak terhadap pengrusakan dan penghancuran terumbu karang, salah satu kekayaan Indonesia. Kemudian LIPI dan John Hopkins University/Center for Communication Programs minta saya untuk mengarang lagu Terumbu Karang berirama dangdut, yang sudah dipopularkan terutama di daerah pantai di Riau, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian.

Tekanan Kata Dalam Lagu
Dalam kaitan nyanyian dan lagu ini saya mempunyai pertanyaan yang menurut perasaan saya masih menunggu jawaban yang memuaskan, yaitu: di mana tekanan kata dalam nyanyian Indonesia?

Kalau kita ucapkan atau bacakan kalimat pertama dari lagu ini: Bengawan Solo, riwayatmu ini, maka suku-suku kata nga, so, yat, dan i itulah yang mendapatkan tekanan. Tetapi bila dinyanyikan, maka tekanan kata pindah ke wan, lo, mu, ni. Ini sesuai dengan metrum, tekanan ritme lagu ini. Banyak, bahkan sebagian besar lagu-lagu dalam bahasa Indonesia serba salah tekanan karakatanya, tidak ada aturannya atau dalam sehari-hari seenaknya saja, yang penting suku katanya sesuai dengan not lagunya. Tetapi lagu -lagu daerah tetap mempertahankan tekanan kata yang baik, sesuai dengan bahasa yang dipakai dalam hidup sehari-hari.

Di mana letak kejangggalan ini? Apakah boleh memindahkan tekanan kata begitu saja dalam nyanyian? Pertanyaan ini masih menunggu jawab yang lebih ilmiah.

Perlu Nada Dasar yang Sama?
Pertanyaan kedua yang ingin saya lontarkan ke tengah pemusik gamelan dan gondang Batak adalah : Apakah dirasa perlu, dan kalau jawabnya ya, kapan akan diberlakukan nada dasar yang diseragamkan dalam perangkat gamelan, demikian pula dalam gondang Batak?

Nada dasar gamelan tidak sama. Gamelan Yogya lain dari gamelan Surakarta, lain pula di Madiun dan Semarang, dan tempat-tempat lain. Demikian penegasan Dr. Sri Hastanto, ahli musik gamelan. Begitu juga nada dasar gondang Batak. Di Angkola beda dari Samosir, lain pula di Simalungun atau Tanah Karo. Demikian hasil penelitian yang pernah dilakukan Dr. Liberty Manik.

Hal seperti itu, yaitu berlainlainan nada dasar pernah juga terjadi di Eropa, di mana pemusik Rusia lain nada dasarnya dari pemusik Itali atau Perancis. Tetapi suatu ketika dalam sejarah dan terutama dengan karya Johans Sebastian Bach yang disebut Well –tempered Clavier atau Wohl-temperiertes Clavier berdasarkan nada yang sudah ditentukan, yaitu 440 vibrasi per detik untuk nada a, maka ada satu ukuran untuk menentukan nada-nada dalam musik barat.

Pertanyaan mengenai keseragaman ini terbuka untuk para ahli dan para pemusik gamelan dan gondang. Mungkin hal seperti itu ada juga di daerah daerah lain di Indonesia.

Tantangan untuk Indonesia
Tema kita dalam paparan ini adalah: Membangun Manusia Pembangun, khususnya di dan untuk Indonesia. Tetapi manusia Indonesia pada masa ini tampaknya serba bingung, bahkan linglung, karena kejadian-kejadian sekitar dirinya. Kita mau kemana dengan masyarakat dan bangsa kita? Sumber daya alam yang cukup melimpah ruah dan sumber daya manusia (SDM) yang dua ratus juta lebih ini, mau dikemanakan?

Kualitas sumber daya masyarakat Indonesia sekarang ini, menurut ukuran Human Development Index (HDI) yang belum berapa lama berselang dipublikasikan UNDP amat rendah, yaitu berada di urutan ke-109 dari 173 negara di dunia setingkat lebih rendah dari Vietnam, yang berada di peringkat ke-108.

Dua negara tetangga kita , yaitu Singapura dan Thailand sedang giatnya mereformasi pendidikan nasionalnya, meskipun menurut peringkat HDI negara Thailand berada diperingkat ke 67. Motto yang dipakai Thailand sekarang adalah: Education for All-All for Education, Unity in Policy –Diversity in Implementation.

Singapura sendiri, menurut peringkat HDI berada pada urutan ke-22 (bandingkan dengan Indonesia di peringkat ke-109).

Dalam suatu penelitian yang baru-baru ini dilakukan oleh The Third International Mathematics and Science Study (TIMSS), negara yang paling maju, paling teratas dalam pendidikan Matematika adalah Singapura, negara tetangga kita. Indonesia berada di urutan ke 34 dari 38 negara yang diteliti, nomor 5 dari bawah. Dalam pendidikan Science, negara paling tinggi peringkatnya adalah Taiwan, Singapore nomor 2, sedangkan Indonesia berada di urutan ke-32, nomor 7 dari bawah.

Hasil penelitian itu langsung ditanggapi oleh Mochtar Buchori dengan mengemukakan, bahwa sistem pendidikan Indonesia harus dirombak habis-habisan. Pendidikan di Indonesia masih penuh verbalisme, alat mengajar yang paling utama adalah kata-kata, rasa ingin tahu dari anak-anak dimatikan, murid-murid cukup menghafalkan atau menelan apa yang dikatakan sang guru, pada hal matematika dan science merupakan dasar untuk berpikir disiplin dan kritis, tidak ada yang “kira-kira” dalam matematika dan science.

Peringkat TIMSS itu menujukkan bahwa Indonesia sudah mendekati buta huruf, kata beliau. Sebab itu, menurut pengamatan kita, untuk secepat mungkin mengakselerasi kemajuan Indonesia, maka yang paling perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah: Membangun Masyarakat Pembangun, dengan memberinya pendidikan.

Penutup
Pemberian Doktor HC ini merupakan suatu kehormatan bagi saya. Sebenarnya di luar dugaan saya sendiri. Tetapi saya berterima kasih dan terutama mengucap syukur pada Tuhan, kalau ada yang melihat hidup dan karya bakti saya sebagai salah satu produk pendidikan.

Sebab saya dapat mengenal dunia semancanegara karena pendidikan. Sudah enampuluh tahun saya menjadi guru, dan sampai sekarangpun masih mengajar, di tingkat sekolah dasar di mana saya dulu memulai karir saya.

Melalui papar sambutan ini dan pada kesempatan acara ini ingin saya anjurkan kepada Pemerintah dan masyarakat untuk mengutamakan pendidikan. Paling sedikit untuk satu rentang waktu sampai bangsa dan rakyat ini terangkat dari beradaannya sekarang.

Sekali lagi, terima kasih saya ucapkan atas pemberian gelar Doktor HC ini dan terima kasih juga kapada para hadirin yang telah dengan sabar mendengarkan papar sambutan ini.

Akhirulkalam: Terpujilah Nama Tuhan!.


Rabu, 07 April 2010

MAKALAH KETENAGAKERJAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Seumur-umur gw gag pernah ngerjain makalah dalam semalem doang, tapi makalah yang satu ini entahlah bisa gw selesain. udah ngantuk, gag ada kopi, gag ada cemilan cuma satu yang gw punya yaitu KASIH (Korintus 13).
Semoga aja bermanfaat buat "dia" yang telah menyuurh gw untuk ngerjain makalah ini. Dan semoga nanti Nilainya bagus terutama LULUS harus CUMLAUDE. Tuhan Memberkati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini. Saya juga bersyukur atas berkat rezeki dan kesehatan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat mengumpulkan bahan – bahan materi makalah ini dari beberapa sumber. Saya telah berusaha semampu saya untuk mengumpulkan berbagai macam bahan tentang Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Konsumen.
Saya sadar bahwa makalah yang saya buat ini masih jauh dari sempurna, karena itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan makalah ini menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu saya mohon bantuan dari para pembaca,
Demikianlah makalah ini saya buat, apabila ada kesalahan dalam penulisan, saya mohon maaf yang sebesarnya dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih.
Hormat penulis,

Mekar JP Sinurat C.SH


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.
Jika dibandingkan dengan hubungan antara seorang penjual dan pembeli barang atau orang yang tukar menukar maka hubungan antara buruh dan majikan sangat berbeda sekali. Orang yang jual barang bebas untuk memperjualbelikan barangnya, artinya seorang penjual tidak dapat dipaksa untuk menjual barang yang dimilikinya kalu harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kehendaknya. Demikian juga pembeli tidak dapat dipaksa untuk membeli suatu barang jika harga barang yang diinginkan tidak sesuai dengan keinginannya.

Dalam hubungan antara buruh dan majikan, secara yuridis buruh adalah bebas karena prinsip Negara kita tidak seorang pun boleh diperbudak, maupun diperhamba. Semua bentuk dan jenis perbudakan, peruluruan dan perhambaan dilarang, tetapi secara sosiologis buruh itu tidak bebas sebagai orang yang yidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya dan kadang-kadang terpaksa untuk menerima hubungan kerja dengan majikan meskipun memberatkan bagi buruh itu sendiri, lebih-lebih saat sekarang ini dengan banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

1.2 Pembatasan Masalah
Dalam makalah ini penulis mengididentifikasi masalah menjadi 2 bagian besar yaitu yang pertama yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:
1. Pengertian dan azas perlindungan konsumen
2. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha
3. Peran lembaga perlindungan konsumen dan lembaga pengawsan
Selanjutnya pembatasan masalah yang berhubungan dengan Hukum Ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut:
1. Arti dan fungsi hukum ketenagakerjaan
2. Hubungan pekerja
3. Hak-hak pekerja

1.3 Tujuan
Penulisan makalah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dari masalah-masalah yang telah di identifikasi. Selain itu juga untuk mendapatkan masukan yang kelak dapat dijadikan sebagai bahan pemikiran dalam memperbaiki kondisi ketenagakerjaan yang pada saat ini dirasakan banyak yang telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat terutama dalam rangka pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila.




PEMBAHASAN
2.1 Hukum Ketenagakerjaan
2.1.1 Arti dan Fungsi Hukum Ketenagakerjaan

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan. Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Jadi hukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Profesor Mochtar kusumaatmadja, fungsi hukum itu adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam rangka pembangunan, yang dimaksud dengan sara pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang diharapkan oleh pembangunan. Sebagaimana halnya dengan hukum yang lain, hukum ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang mnyalurkan arah kegiatan manusia ke arah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional diarahkan untuk mengatur, membina dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja sehingga dapat terpelihara adanya ketertiban untuk mencapai keadilan. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan itu harus memadai dan sesuai dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat sehingga dapat mengantisipasi tuntutan perencanaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan peningkatan perlindungan tenaga kerja.
Masalah kontemporer ketenagakerjaan Indonesia itu sendiri tidak terlepas dari banyaknya jumlah angkatan kerja yang pengangguran. Masalah tersebut menghadirkan implikasi buruk dalam pembangunan hukum di Indonesia dan bila ditelusuri lebih jauh bahwa akar dari semua masalah itu adalah karena ketidakjelasan politik ketenagakerjaan nasional. Sekalipun dasar-dasar konstitusi UUD 1945 khususnya pasal 27 dan pasal 34 telah memberikan amanat yang cukup jelas bagaimana seharusnya negara memberikan perlindungan terhadap buruh/pekerja. Mengandalkan terus-menerus industri ke sektor padat karya manufaktur, akan hanya membuat buruh Indonesia seperti hidup seperti dalam ancaman bom waktu. Rentannya hubungan kerja akibat buruknya kondisi kerja, upah rendah. Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) semena-mena dan perlindungan hukum yang tidak memadai, sebenarnya adalah sebuah awal munculnya rasa ketidakadilan dan potensi munculnya kekerasan. Usaha keras dan pembenahan radikal harus dilakukan untuk menambah percepatan investor baru.

Minimnya perlindungan hukum dan rendahnya upah merupakan salah satu masalah dalam ketenagakerjaan kita. MeIalui undang-undang ketenagakerjaan seharusnya para pekerja akan terlindungi secara hukum, mulai dari jaminan negara memberikan pekerjaan yang layak, melindunginya di tempat kerja (kesehatan dan keselamatan kerja dan upah layak) sampai dengan pemberian jaminan sosial setelah pensiun. Selain itu pekerja dapat juga mendirikan Serikat Buruh. Sekalipun undang-undang ketenagakerjaan bagus, tetapi buruh tetap memerlukan kehadiran serikat buruh untuk pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB ). PKB adalah sebuah dokumen perjanjian bersama antara majikan dan buruh yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hanya melalui serikat buruhlah bukan melalui LSM ataupun partai politik bisa berunding untuk mendapatkan hak-hak tambahan (di luar ketentuan UU) untuk menambah kesejahteraan mereka. Pemerintah harus merubah sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga buruh korban PHK danburuh pensiunan akan mendapat tunjangan layak dari Jamsostek. Pemerintah dilarang mengambil keuntungan apapun dari Jamsostek, bahkan sebaliknya. Pemerintah yang bertanggungjawab, harus memberikan kontribusi setiap tahun, sehingga buruh bisa hidup layak. Dengan sistem Jaminan sosial ketenagakerjaan yang baik akan mengurangi kriminalitas sosial.

2.1.2 Hubungan Kerja
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Perjanjian kerja dibuat atas dasar :
a. kesepakatan kedua belah pihak;
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan dapat dibatalkan. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh tersebut meliputi :
a. upah minimum;
b. upah kerja lembur;
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f. bentuk dan cara pembayaran upah;
g. denda dan potongan upah;
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Karena upaya perluasan kesempatan kerja mencakup lintas sektoral, maka harus disusun kebijakan nasional di semua sektor yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal. Agar kebijakan nasional tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasinya secara terkoordinasi.
Hak-hak pekerja yaitu
1. Hak untuk mendapatkan upah
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
3. Hak untuk bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya
4. Hak atas pembinaan keahlian, kejuruan, untuk memperoleh serta menambah keahlian dan ketrampilan
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakukan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama
6. Hak atas istirahat (cuti) serta hak atas upah penuh selama menjalani istirahat
7. Hak untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja
8. Hak untuk mendapat jaminan sosial
Kewajiban pekerja:
1. Melakukan pekerjaan bagi majikan/pengusaha dan perusahaan tempat bekerja
2. Mematuhi peraturan pemerintah
3. Mematuhi peraturan perjanjian kerja
4. Mematuhi peraturan Kesepakatan Bersama (SKB) perjanjian perburuhan
5. Mematuhi peraturan-peraturan majikan
6. Menjaga rahasia perusahaan
7. Memakai perlengkapan bagi keselamatan kerja.

Bagi buruh putusanya hubungan kerja berarti permulaan masa pengangguran dengan segala akibatnya, sehingga untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup kaum buruh seharusnya pemutusan hubungan kerja ini tidak terjadi. Karena itulah pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1964 yang dalam pasal 1 ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa:
“ Pengusha harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja jika setelah usaha dilakukan pemutusan hubungan kerja tetap tidak dapat dihindarkan, majikan harus merundingkan maksudnya untuk memutuskan hubungan kerja dengan organisasi buruh yang bersangkutan atau dengan buruhnya sendiri jika buruh itu tidak menjadi anggota salah satu organisai buruh”.

2.1.3 Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan
Perseleisihan ketenagakerjaan adalah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat buruh atau gabungan serikat buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan/atau keadaan ketenagakerjaan. Dengan perselisihan dimaksdukan, perselisihan yang timbul karena salah satu pihak pada perjanjian tidak memenuhi isi perjanjian atau peraturan dan menyalahi ketentuan hukum.
Mengenai perselisihan hak-hak di bidang ketenagakerjaan ada dua badan instansi yang berwenang menyelesaikannya yaitu Pengadilan Negeri dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Perselisihan ketenagakerjaan itu sendiri dapat diselesaikan secara damai oleh mereka yang berselisih sendiri baik tanpa maupun dengan bantuan pihak ketiga atau tidak secara damai. Penyelesaian sengketa secara sukrela biasanya dimulai dengan tuntutan dari pihak organisasi buruh kepada pihak majikan mengenai misalnya kenaikan upah. Tuntutan ini pertama-tama harus diselesaikan kedua belah pihak dengan jalan perundingan. Hasil perundingan bila merupakan persetujuan dapat disusun menjadi suatu perjanjian perburuhan menurut ketentuan dalam undang-undang.
Tiap perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan perundingan dan oleh yang berselisih harus disampaikan surat kepada pegawai ketenagakerjaan. Pemberitahuan ini dipandang sebagai permintaan kepada pegawai ketenagakerjaan untuk member perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut. Perantaraan yang wajib diberitahukan itu dimulai dengan mengadakan penyeldikan tentang duduk perkara perselisihan dan sebab-sebabnya.


2.2 Perlindungan Konsumen
2.2.1 Pengertian dan Azas Perlindungan Konsumen
Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia yakni Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian serta pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi telah membawa pengaruh kepada setiap aspek kehidupan manusia, khususnya di bidang perindustian dan perdagangan yang menghasilkan barang jasa dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Kondisi tersebut membawa keuntungan bagi pelaku usaha khususnya konsumen karena semakin terbuka peluang untuk mendapatkan barang atau jasa dengan harga yang kompetitif. Namun di sisi lain ternyata juga menimbulkan pengaruh negative karena mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesarbesarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen ini sudah cukup representatif apabila telah dipahami oleh semua pihak, karena di dalamnya juga memuat jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Kemudian di dalam UU Perlindungan Konsumen pun, diatur tentang pelarangan bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Semakin terbukanya pasar sebagai akibat dari proses mekanisme pasar yang berkembang adalah hal yang tak dapat dielakkan. Seringkali dalam transaksi ekonomi yang terjadi terdapat permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan sengketa dan ketidakpuasan konsumen akibat produk yang di konsumsinya tidak memenuhi kualitas standar bahkan ada yang membahayakan. Karenanya, adanya jaminan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan jasa yang diperolehnya di pasar menjadi urgen.

Masih segar di ingatan, hebohnya kasus formalin pada makanan, ditariknya produk pengusir nyamuk HIT karena dikhawatirkan mengandung bahan yang berbahaya bagi keamanan dan keselamatan konsumen. Juga kasus minuman isotonik yang mengandung zat pengawet berbahaya yang disinyalir oleh Lembaga Komite Masyarakat Anti Bahan Pengawet (KOMBET) yang di supervisi oleh LP3ES Jakarta di tahun-tahun lalu ketika meneliti sejumlah produk minuman isotonik, hasilnya menginformasikan bahwa sejumlah minuman isotonik mengandung zat pengawet berbahaya yakni natrium benzoat dan kalium sorbet yang bisa menyebabkan penyakit yang dalam ilmu kedokteran disebut Systemic Lupus Erythematosus (SLE), yaitu penyakit nan mematikan yang dapat menyerang seluruh tubuh atau sistem internal manusia ketika antibodi yang seharusnya melindungi tubuh manusia malah menggerogoti manusia itu sendiri. Sekarang heboh jamu berbahaya, kosmetik berbahaya, makanan-minuman mengandung susu produk RRC yang berbahaya, beras mengandung bahan pengawet berbahaya dan seterusnya. Apa yang salah, sehingga kejadian seperti selalu berulang, ke manakah peran pengawasan dari instansi-instansi yang berwenang mengeluarkan izin produksi, izin berlaku dan beredarnya suatu produk? Sebuah tanda tanya besar. Jelas konsumen lagi-lagi menjadi korban.

Berdasarkan pasal 2 UU No 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa azas Perlindungan Konsumen adalah:
1. Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
2. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
3. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
5. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.


Factor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pendidikan dan pembinaan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.


2.2.2 Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha
Hak-hak konsumen telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, Namun, memang pada realitanya, terkadang konsumen seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan daya tawarnya lemah. Ini karena mereka belum memahami hak-hak mereka dan terkadang sudah menganggap itu persoalan biasa saja. Untuk itu mesti di bangun gerakan secara massif antar elemen masyarakat yang care terhadap advokasi kepentingan konsumen sehingga hak-hak konsumen dapat diperjuangkan.
Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :
1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.


Untuk itu, konsumen pun perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya. Sosialisasi perlindungan konsumen mesti di lakukan terutama untuk strata sosial menengah ke bawah, dengan asumsi bahwa untuk konsumen dari strata menengah ke bawah inilah yang lebih rentan terhadap masalah-masalah yang memerlukan perlindungan konsumen akibat ketidakpahaman mereka. Keberpihakan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (wise consumerism). Untuk peningkatan kesadaran dan kewaspadaan konsumen, konsumen juga memiliki kewajiban untuk:
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.


Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas. Pelaksanaan Undang-undang Perlindungan konsumen tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.
Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya pelaku usaha juga mempunyai beberapa hak dan kewajiban seperti berikut:
Hak pelaku usaha adalah :
a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah :
a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.


2.2.3 Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lembaga Pengawasan
Dalam hal ini, peran lembaga yang bergerak di bidang perlindungan konsumen menjadi penting, peran-peran ini diakui oleh pemerintah. Lembaga perlindungan konsumen yang secara swadaya didirikan masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Lembaga perlindungan konsumen berperan untuk menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya, serta bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.
Sedangkan Lembaga Pengawasan dalam peranannya dapat dinilai sebagai yang bertanggungjawab terhadap pengawasan peredaran barang-barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat yaitu yang ada pada badan BPOM dan departemen terkait yang mengeluarkan izin produksi, perdagangan dan peredaran suatu produk. Mestinya pihak-pihak ini teliti sebelum mengeluarkan izin terhadap suatu produk, jangan sampai di ‘kibuli’ pengusaha, yang akhirnya rakyat dirugikan oleh hadirnya produk yang membahayakan. Padahal seperti kasus formalin, HIT dan juga minuman isotonik misalnya, ini kan kasus yang sebenarnya sudah lama diketahui, namun ketika media ramai-ramai mengangkatnya, barulah mereka bergerak. Untuk konteks daerah, BPOM dan dinas-dinas terkait juga selalu reaktif dalam menanggapi persoalan. Seharusnya mereka lebih proaktif dan antisipatif, bukan menunggu telah muncul kasus ke permukaan akibat keluhan konsumen baru mereka bertindak. Kemudian, problem pembinaan terhadap pelaku usaha juga mesti diperhatikan agar tumbuh kesadaran mereka untuk tidak memproduksi produk-produk yang tidak berkualitas dan menjualnya kepada konsumen. Lebih lanjut, penindakan secara hukum mesti tegas agar tidak menjadi preseden buruk dan kejadiannya berulang.


PENUTUP
Kesimpulan terhadap Hukum Ketenagakerjaan
Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Jadi hukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
Masalah kontemporer ketenagakerjaan Indonesia saat ini menurut analisis saya berangkat dari 4 (empat) soal besar, yaitu;
1. tingginya jumlah penggangguran massal;
2. rendahnya tingkat pendidikan buruh;
3. minimnya perlindungan hukum
4. upah kurang layak

Saran
1. Untuk peningkatan relevansi, kualitas, dan efisiensi penyelenggsrssn kerja maka pemerintah dapat melakukan pembinaan dan pelatihan kerja
2. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.
3. Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
4. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
5. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.


Kesimpulan terhadap Perlindungan Konsumen
Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen ini sudah cukup representatif apabila telah dipahami oleh semua pihak, karena di dalamnya juga memuat jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen, meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen, meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Factor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen.


Saran
1. Pemenuhan hak-hak konsumen sebagai salah satu pelaku usaha sehingga tercipta kenyamanan dalam transaksi perdagangan
2. Mempertegas tanggungjawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga tidak merugikan konsumen
3. Pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundangundangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat,dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.


DAFTAR PUSTAKA
Buku
1. Benggolo. A., Tanpa tahun, Tenaga Kerja dan Pembangunan, yayasan Jasa Karya, Jakarta
2. Manulang, SH., 1995, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan kedua.
3. Zainal, Asikin. 2006, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
4. C.S.T Kansil, 1995, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Pradnya, Jakarta
5. Yusuf Sofie, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
6. Sudaryatmo, 1999, Hukum dan Advokasi Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung


Internet
1. www.studyhukum.wordpress.com
2. www.jurnalhukum.com
3. http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Masalah%20aktual%20ketenagakerjaan%20-%20rekson%20silaban.pdf
4. http://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen
5. http://www.scribd.com/doc/18545014/makalah-perlindungan-konsumen
6. http://www.pemantauperadilan.com/delik/16-PERLINDUNGAN%20KONSUMEN.pdf
7. http://www.docstoc.com/docs/14293143/makalah-hukum-ketenagakerjaan/


Undang-Undang
1. UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen


Senin, 05 April 2010

PERNYATAAN SUSNO DUADJI TENTANG KASUS POLITIK DI TUBUH POLRI, KEBENARAN DAN KETIDAKBENARAN, DIHUBUNGKAN DENGAN DEMOKRASI INDONESIA

tulisan ini sengaja di buat atas permintaan seseorang yang sangat kesusahan mengecek emailnya, padahal udah sampai dua kali juga data ini ku kirim, tapi entah kenapa katanya belum masuk. hhuhhhhh, entahlah... hahahaaaa

Jejak Susno Duadji :
• 1 Juli 1954: lahir di Pagar Alam, Sumatera Selatan
• 1977: Lulus Akademi Kepolisian
• 1995: Kepala Polres Maluku Utara
• 1997: Kepala Polres Madiun, Jawa Timur
• 2004: Perwira Tinggi Polri, Wakil Kepala PPATK
• 2008: - Kepala Polda Jawa Barat
- Kepala Bareskrim Mabes Polri
• 2 November 2009: Dinonaktifkan sementara dari jabatan Kepala bareskrim Mabes Polri selama diperiksa Tim delapan
• 17 November 2009: Aktif kembali sebagai Kepala Bareskrim Mabes Polri
• 24 November 2009: dicopot dari jabatan Kepala bareskrim Mabes Polri


Kontroversi Susno Duadji
Juli 2009: Menyebut analogi cicak dan buaya untuk lembaga Polri dan KPK
10 Juli 2009: Bertemu dengan Anggoro Widjojo, buron KPK, di Singapura
9 September 2009: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan berniat mengkaji ulang atas dugaan keterlibatan Susno Duadji dalam kaitanya dengan kasus Bank Century saat itu.
5 Oktober 2009: Dimintai keterangan oleh Itwasum Polri terkait laporan dugaan penyalahgunaan wewenang
29 Oktober 2009: Bareskrim Mabes Polri menahan Bibid Samad Rianto dan Chandra M hamzah
3 November 2009: Nama Susno Duadji disebut-sebut dalam rekaman KPK yang diperdengarkan di Mahkamah Konstitusi yang saat itu diduga Anggodo merupakan dalang dari semuanya.
4 November 2009: Saat terbentuk Tim 8 yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution meminta supaya Kapolri menonaktifkan Susno Duadji.
5 November 2009: Ternyata tanpa diduga-duga dengan sendirinya, Susno Duadji menyatakan mengundurkan diri dari Jabatan sebagai Kabareskrim Mabes Polri.
6 November 2009: Di depan Komisi III DPR, Susno menegaskan tidak menerima uang Rp 10 Miliar dalam kasus bank Century
24 November 2009: Setelah mengundurkan diri tersebut, ternyata oleh Polri, Susno Duadji di copot dari Jabatanya sebagai kabareskrim
30 November 2009: Jabatan Kabareskrim yang sebelumnya dipegang Susnoduadji diserahkan kepada Irjen Ito Sumardi
6 Januari 2010: Menjadi saksi dalam sidang perkara Antasari Azhar
11 Januari 2010: Menerima ancaman pembunuhan melalui pesan singkat. Susno memilih tinggal di rumah
20 Januari 2010: Memberikan kesaksian di Pansus Angket Bank Century
12 Maret 2010: Mengungkap dugaan makelar kasus di tubuh Polri. Sejumlah jenderal dituding terlibat dalam perkara pajak senilia Rp 25 Miliar.
22 Maret 2010: Diperiksa Propam Mabes Polri
23Maret 2010: Ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran disiplin dan pencemaran nama baik.


Dari beberapa pernyataan kontroversial Susno Duadji tersebut hingga yang belakangan beliau mengungkap Kasus Korupsi pajak yang diduga melibatkan Gayus Tambunan dan beberapa perwira di Mabes Polri, membuat nama beliau semakin tenar di publik. Para jenderal yang disebutkan namanya membantah tudingan tersebut dan melaporkan Susno Duadji melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Pengungkapan Jenderal Susno Duadji tentang praktek makelar kasus di Mabes Polri dianggap mencemarkan nama institusi. Esensi permasalahannya sendiri, yaitu ada atau tidak praktek makelar kasus dan mafia hukum, yang dianggap oleh publik lebih penting dan harus segera dituntaskan, tampaknya akan terbentur-bentur. Mungkin saja, takkan sampai di tujuan. Dan Susno Duadji akan babak belur. Apalagi Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri sudah menyatakan akan menindak Susno karena tindakan indisipliner. Entah kalau Satgas Anti Mafia Hukum bisa melibatkan KPK sebagai pihak independen untuk menangani kasus yang mulai menjadi aneh ini. Atau bila tekanan publik menuntut kebenaran menjadi lebih kuat. Memang hingga sejauh ini, merupakan pola dalam konteks penegakan hukum, bahwa pokok persoalan kebenaran tak pernah tersentuh, karena pinggiran persoalanlah yang akan selelu mengemuka. Semua selalu terkatung-katung antara bumi dan langit.

Penetapan status tersangka terhadap Komjen SUSNO DUADJI oleh Mabes Polri dinilai keliru oleh ahli hukum. Polri tergesa - gesa dan ceroboh. Tuduhan yang dilontarkan Susno harus terlebih dahulu dibuktikan ketidakbenarannya, baru setelah itu Susno dapat dikenakan pasal pencemaran nama baik. Hal ini harus sesuai dengan pola system demokrasi yang kita anut. Dalam sebuah negara demokrasi, setiap orang bebas mengeluarkan pendapatanya yang diikat dalam sebuah aturan hukum. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Artinya bahwa setiap individu memiliki jaminan kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya, idenya, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Kemudian dalam Amandemen yang ke-dua terhadap UUD 1945 pasal 28 F disebutkan juga bahwa, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi di dunia ini sepatutnya harus menjunjung tinggi demokrasi tersebut. Dan Polri sebagai institusi penegak hukum seyogianya lebih menjunjung tinggi hukum dan bukan kekuasaan karena Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan-pernyataan Susno Duadji itu dapat dilihat dari berbagai perspektif. Pada perspektif proses konsolidasi demokratik, dinamika yang meliputi proses reformulasi dan restrukturisasi atas posisi orang, peran, cakupan fungsi, tugas, dan wewenang menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Dalam konteks penegakan hukum, proses yang dimaksud dapat terjadi di antara dan bahkan di dalam lembaga penegakan hukum itu sendiri. Itu sebabnya, rivalitas dan dinamika yang intensif di antara lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sesuatu yang lumrah dan lazim.

Pernyataan Susno, yang menuding kolega dan sebagian pimpinan Polri justru menjadi pelaku kriminal, tidak dapat dilihat semata-mata dengan mempersoalkan siapa yang membongkar kasus tersebut sembari melacak motif di balik tindakannya tersebut. Dalam sejarah politik penegakan hukum di Indonesia, inilah pertama kalinya jenderal bintang tiga membuka "aib" institusinya sendiri. Perihal kebenaran atau ketidakbenaran pernyataannya adalah ketentuan berikutnya yang akan diselidiki oleh tim penyelidik. Sepatutnya kita mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Susno, sebagai langkah awal reformasi institusi dan hukum kita.

Tentu saja, semua pihak yang berani membuat pernyataan seyogianya mempunyai data dan bukti yang material dan relevan dengan validitas yang tidak diragukan serta siap mengambil risiko terburuk bila tak dapat meyakinkan publik dan membuktikan sinyalemen-nya. Di sisi lain, siapa pun pihak yang dituding pasti akan marah, melakukan tindakan pembelaan, dan bahkan sebagiannya "meradang" karena merasa terluka serta teraniaya. Indikasi kejahatan seperti yang telah diungkapkan di atas yang belum sepenuhnya benar mempunyai peluang untuk dimanfaatkan bagi kepentingan kemaslahatan yang lebih substantif.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran dan ketidakbenaran pernyataan-pernytaan Susno Duadji tersebut:
Pertama, tuduhan adanya "mafioso" harus dikonfirmasi dan diklarifikasi agar dapat sungguh diketahui kebenaran atau ketidakbenaran-nya. Tidak seluruh aparat kepolisian brengsek, tapi juga jangan melindungi siapa pun aparat yang telah nyata dan tegas bersalah melakukan kejahatan.
Kedua, pada aspek yang lebih strategis, kajian perlu dilakukan untuk memetakan modus operandi kejahatan, sehingga kelak dapat dirumuskan metode preventif dan pola penanggulangannya secara lebih sistematis. Kepala Polri harus menjamin bahwa usul kebijakan di atas akan digunakan untuk meminimalkan setiap tindakan penyalahgunaan kewenangan yang sangat merugikan citra dan kehormatan lembaga kepolisian.
Ketiga, tuduhan mengindikasikan adanya suatu fakta dan potensi penyalahgunaan kewenangan yang tidak hanya terjadi di lembaga kepolisian, tapi juga di instansi kejaksaan serta perpajakan. Kolusi di antara aparat kepolisian dan kejaksaan sangat merusak sistem penegakan hukum dan kriminalitas di sektor pajak menjadi sangat mengkhawatirkan, karena pajak penyumbang terbesar APBN dan hingga kini hampir tidak pemah diketahui publik adanya kasus korupsi di perpajakan yang melibatkan petugas pajak.
Keempat, penyelidikan yang obyektif untuk mengkaji masalah secara komprehensif menjadi keniscayaan. Lembaga kepolisian harus bijak untuk mengikhlaskan lembaga lainnya melakukan penyelidikan atas tuduhan yang dilontarkan aparatnya sendiri; dan tidak mungkin hanya KPK sendiri yang melakukan tindak penyelidikan atas tuduhan dimaksud, karena sebagian penyelidik dari KPK juga berasal dari instansi kepolisian, serta masih adanya trauma pascaperseteruan sehingga potensial terjadi potensi konflik kepentingan atau bias. Untuk itu, tim penyelidik diusulkan harus terdiri atas unsur KPK, public prominent persons, serta praktisi dan akademisi yang memiliki kompetensi serta integritas yang tidak diragukan publik.
Kelima, tim penyelidik seyogianya diberi keleluasaan untuk juga melakukan konfirmasi atas berbagai sinyalemen lain yang sudah menjadi rahasia umum, seperti melakukan tindak kriminalisasi atas kepentingan pihak lainnya di sektor sumber daya alam, khususnya di kasus illegal logging dan penambangan batu bara dan mineral lainnya, serta pertarungan bisnis antarpengusaha yang acap kali disinyalir menggunakan tangan kepolisian.

Pengamat politik Yudi Latif menegaskan informasi dari Susno Duadji menjadi momentum penting untuk mereformasi lembaga polri. Jika tidak ada tindaklanjut justru akan mendelegitimasi institusi polri. Harus direspon secara positif. Kalau terus berlangsung maka akan terjadi delegitimasi terhadap institusi polri. Tapi kalau Susno ditindak polisi, maka akan membuka aib polisi sendiri.
Kita tidak dapat menuduh Susno sebagai “duri dalam daging” atau “pengkhianat institusi Polri” atau sebagai “problem maker.” Sebaliknya, kita juga tidak dapat mengatakan bahwa Susno adalah “pahlawan” yang membongkar aib di dalam institusi Polri. Kita berharap hukum positif dapat benar-benar diterapkan di negeri ini tanpa pandang bulu bahwa yang terkena kasus itu adalah aparat penegak hukum berpangkat perwira tinggi Polri. Kita harus memegang teguh asas praduga tak bersalah, baik terhadap Susno Duadji dan orang-orang yang dituduhnya sampai kasus-kasus tersebut diselesaikan melalui pengadilan yang terbuka dan adil.

Reformasi Polri bukanlah suatu yang manis untuk diucapkan, melainkan juga butuh keberanian besar untuk menerapkannya secara proporsional dan profesional. Semoga gonjang-ganjing politik internal di tubuh Polri cepat selesai dan Polri kembali mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.


Penulis Mekar Sinurat
Dari berbagai sumber


Translate
TINGGI IMAN - TINGGI ILMU - TINGGI PENGABDIAN

Visitor